Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen di Indonesia yang didirikan pada tahun 2002 untuk memberantas korupsi dan menetapkan gaji KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam memberantas korupsi dengan menjalankan berbagai fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang.
Salah satu fungsi utama KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, KPK menjadi salah satu instansi yang mendapatkan perhatian khusus dari para pelamar, terutama karena penentuan gaji KPK.
Dengan reputasi sebagai lembaga anti-korupsi yang kuat dan independen, KPK menarik banyak orang yang ingin berkontribusi dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Sebagai hasilnya, persaingan untuk mendapatkan posisi di KPK sangatlah ketat. Salah satu yang menarik perhatian para pelamar yaitu gaji yang tinggi.
Pegawai KPK akan mengalami perubahan besar menjadi aparatur sipil negara (ASN) setelah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Juli 2020.
Perubahan ini tidak hanya berdampak pada status kepegawaian mereka tetapi juga mempengaruhi pola penggajian yang selama ini diterapkan.
Sebelum menjadi ASN, pegawai KPK menerima penghasilan berdasarkan skema single salary yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015.
Dalam skema ini, pegawai KPK diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan yang membentuk komponen penghasilan tetap setiap bulan.
Rincian Gaji KPK Perbulan Sebelum Menjadi ASN (berdasarkan PP 82/2015):
1. Ketua KPK:
- Gaji pokok: Rp 5.040.000
- Tunjangan jabatan: Rp 24.818.000
- Tunjangan kehormatan: Rp 2.396.000
- Tunjangan lainnya (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan jiwa, hari tua): dengan nilai tertentu
2. Wakil Ketua KPK:
- Gaji pokok: Rp 4.620.000
- Tunjangan jabatan: Rp 20.475.000
- Tunjangan kehormatan: Rp 2.134.000
- Tunjangan lainnya (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan jiwa, hari tua): dengan nilai tertentu
3. Pegawai lainnya:
- Gaji berkisar dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta per bulan, tergantung pada jabatan dan fungsinya.
- Deputi KPK mendapat gaji sekitar Rp 50 juta per bulan, sementara direktur dan kabiro memiliki selisih gaji antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.
- Pegawai hanya mendapat gaji pokok tanpa tunjangan lainnya, kecuali tunjangan kesehatan dan hari tua, dengan potongan pajak progresif.
Namun, dengan menjadi ASN, pola penggajian pegawai KPK mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Gaji pokoknya ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja, yang bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan dan jabatan.
Rincian Penghasilan Pegawai KPK Setelah Menjadi ASN:
1. Golongan I: Merupakan golongan untuk lulusan pendidikan dasar hingga menengah. Rentang gaji pokok: Rp 1.560.800 – Rp 2.686.500
2. Golongan II: Golongan ini mencakup lulusan SMA dan D3
Rentang gaji pokok: Rp 2.022.200 – Rp 3.820.000
3. Golongan III: Golongan untuk lulusan sarjana hingga doktor:
Rentang gaji pokok: Rp 2.579.400 – Rp 4.797.000
4. Golongan IV: Merupakan golongan tertinggi yang biasanya diisi oleh pejabat tinggi negara atau pejabat eselon
Rentang gaji pokok: Rp 3.044.300 – Rp 5.901.200
Selain gaji pokok, ASN juga berhak menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan perjalanan dinas.
Besaran tunjangan ini bergantung pada faktor-faktor seperti gaji pokok, jabatan, dan jumlah tanggungan keluarga.
Perubahan besar dalam penghasilan pegawai KPK sebelum dan setelah menjadi ASN mencerminkan transformasi signifikan dalam kebijakan penggajian dan status kepegawaian gaji KPK mereka.
Hal ini tidak hanya mempengaruhi para pegawai yang sudah ada, tetapi juga menjadi sorotan penting bagi calon pelamar CPNS pada tahun 2024 yang memperhatikan gaji KPK.
Perubahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi aparatur negara serta memberikan insentif yang lebih menarik bagi mereka yang ingin berkarir di sektor publik.
Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan bahwa proses seleksi CPNS tahun 2024 akan semakin menarik minat para calon pelamar untuk bergabung dengan KPK dan memperhitungkan gaji KPK.
Para calon pegawai diharapkan akan merasa lebih termotivasi untuk mengikuti proses seleksi dengan penuh semangat, menunjukkan kompetensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi.
KPK menyesuaikan gaji dan status pegawai untuk menarik calon yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi.
Semoga pembukaan seleksi CPNS 2024 berdampak positif bagi kemajuan dan pembangunan negara, serta memperkuat pelayanan publik di Indonesia, termasuk penentuan gaji KPK.
