Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghadapi tantangan dalam mempersiapkan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Sejumlah daerah, tepatnya 14 pemerintah daerah, belum mengajukan usulan formasi, menimbulkan kekhawatiran akan kelancaran jalannya jadwal cpns 2024.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan ketidaksiapan sejumlah daerah dalam mengajukan usulan formasi pada acara Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024 di Jakarta.
Di antara daerah yang belum mengajukan usulan adalah Pemerintah Provinsi Papua. Anas menjelaskan bahwa Papua tidak mengajukan formasi karena sebagian daerahnya telah mendapatkan alokasi khusus dalam program afirmasi, yang bertujuan untuk merekrut calon ASN asli Papua.
Namun, situasi serupa juga terjadi di 13 daerah lainnya, termasuk Papua Barat, Aceh Selatan, dan Tapanuli Utara.
Anas menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait akan berupaya keras untuk meminta daerah-daerah tersebut segera mengajukan usulan formasi.
Menurut Anas, kendala yang dihadapi oleh sejumlah daerah adalah terkait tingginya anggaran belanja pegawai.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kendala yang dihadapi oleh sejumlah daerah dalam mengajukan usulan formasi memiliki potensi untuk memperlambat jadwal cpns secara keseluruhan.
Dalam skala yang lebih luas, keterlambatan jadwal cpns bisa berdampak negatif pada efisiensi dan keberlanjutan pelayanan publik di tingkat daerah.
Selain itu, keterlambatan dalam pengajuan usulan formasi juga dapat mengakibatkan ketimpangan regional dalam penempatan pegawai negeri.
Daerah yang tidak mengajukan usulan formasi atau mengajukan jumlah formasi yang terlalu sedikit mungkin akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara di wilayahnya.
Hal ini bisa berpotensi menyebabkan kekurangan pegawai di sektor-sektor kunci, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Anas juga menekankan pentingnya bagi daerah-daerah tersebut untuk tetap mengajukan usulan formasi agar tidak menghambat program penyelesaian masalah tenaga honorer yang menjadi prioritas utama.
Jadwal CPNS 2024 Terancam Molor
Rencananya jadwal cpns 2024 akan dimulai pada bulan Maret, namun keterlambatan ini dapat berdampak pada perubahan jadwal cpns yang akan kembali mundur hingga bulan Mei.
Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting.
Pemerintah daerah perlu didorong dan didukung untuk segera mengajukan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat perlu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam proses pengajuan usulan formasi.
Seleksi CASN 2024 dianggap sebagai salah satu seleksi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemerintah membuka 2,3 juta formasi untuk CPNS dan PPPK.
Sementara jalur CPNS ditujukan untuk para fresh graduate, formasi PPPK lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, dengan jumlah formasi mencapai 1,6 juta.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah yang belum mengajukan usulan formasi untuk segera mengambil langkah, agar pelaksanaan seleksi CASN 2024 atau jadwal cpns tidak terganggu.
Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting untuk menjamin kelancaran proses seleksi ini dan keberhasilan program penyelesaian masalah tenaga honorer.
Upaya pemerintah dalam menangani masalah keterlambatan pengajuan usulan formasi oleh beberapa pemerintah daerah harus disertai dengan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas administratif dan koordinasi antar instansi.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas di pemerintah daerah terkait proses pengajuan usulan formasi.
Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam menyusun usulan formasi yang akurat dan tepat.
Selain itu, pemerintah daerah perlu didorong untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan usulan formasi.
Melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas kebutuhan pegawai di berbagai sektor dapat membantu memastikan bahwa usulan formasi yang diajukan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dan mendesak di tingkat lokal.
Di samping itu, pemerintah pusat juga harus memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan usulan formasi.
Diperlukan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menyediakan bantuan teknis, panduan, dan sumber daya lain yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik.
Selain itu, pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pengawasan yang kuat telah diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seleksi CASN atau jadwal cpns.
Dengan melakukan pemantauan yang berkala dan sistematis terhadap proses seleksi, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan dengan cepat.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa keterlambatan dalam pengajuan usulan formasi oleh beberapa pemerintah daerah tidak akan mengganggu jalannya seleksi CASN 2024 atau jadwal cpns secara keseluruhan.
Sebaliknya, hal ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kapasitas administratif pemerintah daerah, dan memastikan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan seleksi CASN 2024.
