Kabar Terbaru Kecurangan PPPK Madina Sumatra Utara
Kasus kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mencuat di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Polda Sumut telah memeriksa Bupati Madina, Ja’far Sukhairi Nasution, sebanyak tiga kali sebagai saksi dalam penyelidikan kasus ini.
Hal ini menambah daftar panjang skandal kecurangan PPPK yang melibatkan pejabat tinggi daerah.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, pada Rabu (11/12/2024), menyampaikan bahwa Bupati Ja’far secara aktif memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa absen.
Meskipun demikian, detail dari ketiga jadwal pemeriksaan tersebut belum diungkapkan ke publik. “Yang bersangkutan selalu hadir,” ujar Hadi, menegaskan komitmen Bupati dalam mendukung proses hukum.
Selain itu, tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah:
- Kadis Pendidikan Madina, Dollar Hafriyanto Siregar.
- Kepala BKD, berinisial AHN.
- Kasi Dikdas, berinisial HS.
- Bendahara Disdik, berinisial SD.
- Kasubbag Umum, berinisial ISB.
- Kasi Dik Paud, berinisial DM.
- Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis.
Dollar Hafriyanto Siregar menjadi tersangka pertama setelah terbukti meminta sejumlah uang dari peserta seleksi PPPK dengan total mencapai Rp 580 juta.
Modus semacam ini jelas merusak integritas proses seleksi dan menciptakan ketidakadilan bagi peserta yang memenuhi syarat secara sah.
Kecurangan PPPK di Kabupaten Langkat
Selain kasus di Madina, skandal serupa juga terjadi di Kabupaten Langkat. Eks Plt Bupati Langkat, Syah Affandin (Ondim), turut diperiksa sebagai saksi oleh Polda Sumut.
Penyelidikan ini mengungkap lima tersangka dalam kasus kecurangan PPPK 2023 di Langkat, yaitu:
- Kadis Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.
- Kepala BKD, Eka Syahputra Depari.
- Kasi Kesiswaan Bidang SD Disdik Langkat, Alek Sander.
- Dua kepala sekolah, Awaluddin dan Rohayu Ningsih.
Modus operandi yang digunakan adalah meminta sejumlah uang kepada calon peserta PPPK sebagai syarat untuk lolos seleksi. Praktik ini jelas mencoreng transparansi dan keadilan yang menjadi dasar penerimaan PPPK.
Demonstrasi oleh masyarakat Langkat juga semakin memperkeruh suasana. Mereka menuntut Polda Sumut untuk menetapkan Syah Affandin sebagai tersangka, karena dianggap sebagai dalang utama dalam skandal ini.
Dampak dan Harapan ke Depan
Kasus kecurangan PPPK 2024 yang melibatkan pejabat tinggi daerah di Sumatera Utara menunjukkan betapa lemahnya integritas dalam proses seleksi pegawai pemerintah.
Hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merugikan banyak pihak yang seharusnya mendapatkan kesempatan secara adil.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani kasus ini dengan tegas dan transparan.
Langkah ini penting untuk memastikan keadilan bagi seluruh peserta seleksi dan memulihkan citra pemerintahan daerah di mata masyarakat.
Daftar Tryout PPPK Gratis Umum & Teknis di ASN Institute!
Bagi Anda yang ingin sukses dalam seleksi PPPK untuk berbagai formasi, kini saatnya memulai persiapan terbaik Anda.
ASN Institute menghadirkan Tryout PPPK Online Gratis untuk materi umum dan teknis, dirancang dengan sistem CAT yang menyerupai ujian resmi.
Dengan tryout ini, Anda bisa mengasah kemampuan di berbagai aspek, mulai dari soal manajerial hingga teknis sesuai formasi pilihan Anda.
Ingin lulus PPPK dengan gemilang? Jangan lewatkan kesempatan emas ini! Daftar sekarang secara gratis dan dapatkan 2 sesi Tryout PPPK Gratis untuk memastikan persiapan Anda lebih matang dan optimal.
Kesimpulan
Kasus kecurangan PPPK di Madina dan Langkat mengungkapkan berbagai pelanggaran serius dalam seleksi pegawai pemerintah, termasuk keterlibatan pejabat tinggi seperti Bupati Madina dan Eks Plt Bupati Langkat.
Skandal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses seleksi PPPK yang seharusnya transparan dan adil.
Modus korupsi seperti meminta sejumlah uang dari peserta seleksi menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan reformasi dalam sistem penerimaan pegawai.
Dengan penanganan hukum yang tegas dan transparan, diharapkan keadilan dapat ditegakkan, integritas seleksi PPPK dipulihkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali dibangun.
